*Pati, 27 Oktober 2024* – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pati mengadakan pertemuan konsolidasi di salah satu ruang diskusi kota pada Minggu sore, pukul 16.00 WIB. Pertemuan ini membahas isu pajak karaoke yang diduga belum dibayarkan oleh sebagian besar pengusaha karaoke sejak tahun 2014.
Data yang diperoleh dari Lingkar Jateng menunjukkan bahwa dari sekitar 130 karaoke yang ada di wilayah Pati, hanya 20 yang resmi terdaftar. Ironisnya hanya tiga di antaranya yang membayar pajak, menyebabkan potensi pendapatan pajak daerah yang besar tak terserap. Aktivis PMII menyebut kondisi ini sebagai tanda lemahnya pengawasan terhadap sektor hiburan dan kebijakan perpajakan yang belum efektif diterapkan di Pati.
Mahasiswa PMII yang hadir dalam konsolidasi tersebut menegaskan pentingnya peran mereka sebagai agent of change, agar isu yang berdampak pada masyarakat ini segera mendapatkan solusi konkret dari pihak terkait. "Bagaimana pembangunan daerah bisa maksimal jika sektor pajak saja tak tertata rapi? Dana yang mestinya untuk pembangunan justru menguap karena kelalaian ini. Kami menuntut adanya evaluasi menyeluruh," ujar salah seorang perwakilan PMII.
Dalam diskusi tersebut, mereka juga merumuskan langkah advokasi lebih lanjut untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengatasi praktik ini. Para aktivis berharap tindakan mereka dapat menggugah kesadaran publik akan pentingnya pajak dan mendorong otoritas untuk menegakkan aturan perpajakan hiburan.
“Kami akan mengawal isu ini hingga selesai. PMII tetap berdiri untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi dirugikan oleh oknum yang abai,” tutup salah satu aktivis dalam pertemuan.